kepala kepolisian ri jenderal (pol) timur pradopo menyatakan keadaan kota palopo saat ini sudah berangsur pulih.
kapolri pun meminta semua unsur penduduk untuk mengikuti proses demokrasi pada pemilihan wali kota palopo dengan bagus juga menggunakan jalur hukum manakala ada ketidaksepakatan atas hasil pilkada.
peristiwa dalam palopo, pastinya dibandingkan proses demokrasi, masyarakat menghormati keputusan kpu, proses berlangsung demokratis sampai tahapan kedua pilkada wali kota dimana terjadi pembakaran juga perusakan, papar kapolri saat menyerahkan keterangan pada kantor presiden, senin.
kapolri mengatakan ketika ini bagian kepolisian masih mengerjakan penyelidikan, akan tetapi Salah satu orang masih menjalani pemeriksaan intensif.
masyarakat kami minta untuk menghormati proses yang diselenggarakan kpu, jika sudah dianggap banyak yang melanggar mampu diproses selama mahkamah konstitusi, ujarnya.
Baca Juga: Wisata ke Pulau Tidung - Peluang Bisnis Online - Adha Cream
sementara tersebut menteri dalam negeri gamawan fauzi menyampaikan sudah berkomunikasi melalui gubernur sulawesi selatan syahrul yasin limpo agar mengikuti pengamanan supaya situasi kembali normal.
saya dari kemarin sudah berkomunikasi dengan gubernur sulawesi selatan untuk mengambil langkah-langkah pengamanan segera dari kerusuhan itu. sampai siang ini kita baru memonitor terus. saya sudah kirim dirjen kesbangpol supaya membicarakan langkah lanjutan melalui pemerintah daerah, katanya sebelum memenuhi rapat sempit melalui presiden selama kantor presiden, senin.
ia mengatakan daripada pihak studi politik seharusnya banyak tanggung jawab dibandingkan partai politik atas kader-kadernya, itulah dan tim suksesnya.
supaya demokrasi mekar dan tidak meninggalkan masalah seperti ini. jika berbagai daerah hendak terjadi konflik melalui pemilihan segera dengan demikian nanti produk kita kalau tidak dewasa-dewasa dan di berdemokrasi bisa tinggal ke perwakilan nah tanpa diketahui undang-undangnya sedang kita bahas dengan dpr, paparnya.
ia pun menambahkan,ada pemikiran untuk pelayanan penduduk ada pada kabupaten, perizinan banyak dalam provinsi, lalu pemilihan segera pada provinsi, ternyata dalam perwakilan kota/kabupaten lewat perwakilan dalam dprd, ini konsep baru tengah dibahas.