gubernur dki jakarta joko widodo mengatakan kiranya penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) daripada pemerintah pusat tak akan ditandatangani oleh dirinya.
tinggal buat surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti yang mau tandatangan dapat sekretaris daerah (sekda) mampu kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), kata jokowi di balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan pihak internal pemerintah provinsi dki jakarta untuk penanggungjawab, menurut jokowi, dilakukan untuk pengawasan lebih tidak rumit. terlebih, kepala bappeda, sarwo handayani, juga merupakan salah Satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau aku kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris di sana, ujarnya.
Informasi Lainnya:
jokowi meyakinkan bahwa pengalihan tanggungjawab ini tak akan mengganggu proses peluncuran yang langsung diselenggarakan.
sementara itu, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan kiranya duduk perkara soal penandatangan surat tersebut sudah dijelaskan oleh karenanya pihak pemprov dki jakarta tak usah takut.
ada beberapa peraturan yang sudah diperbaharui makanya dapat menjalankan usaha untuk kita merevisi bagaimana tatacara agar merumuskan surat tadi itu, kata mahendra.
mahendra meneruskan kiranya peraturan yang berubah nantinya pasti ingin disesuaikan melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur dapat menunjuk internal agar merupakan penanggungjawab, katanya.